Beberapa Peraturan dan Undang-Undang tentang Jamsostek

peraturan pt jamsostekJamsostek online menyediakan informasi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jamsostek. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 yang berisi 26 pasal tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) menjelaskan secara eksplisit badan-badan penyelenggara yang resmi menangani jaminan sosial di wilayah Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan besaran pokok iuran dan keanggotaan peserta jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial yang resmi antara lain PT JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES.

Untuk kelancaran pengembangan badan usaha dan aksi korporasi lainnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tahun 2004 tentang dana jaminan sosial. Di bawah payung peraturan pemerintah ini, peraturan jamsostek yang sudah ada menjadi bertambah fleksibel dan jelas. Tambahan peraturan pemerintah ini memungkinkan PT JAMSOSTEK mengelola dana jaminan sosial dengan besaran hingga lima persen dari total dana yang ada.

Di dalam portal jamsostek online, pemerintah berkali-kali mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perubahan PP nomor 14 tahun 1993. Inti isi pokok perubahan tersebut yaitu tentang penyelenggaraan program jamsostek. Program jamsostek seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan pelayanan kesehatan (JPK) belum bisa memberikan kepastian yang jelas tentang siapa saja yang berhak dalam penyertaan keanggotaan jamsostek. Peraturan jamsostek masih mensyaratkan kepesertaan anggota melalui badan usaha (swasta atau negara). Masyarakat di sektor informal masih belum jelas tersentuh di dalamnya.

Jamsostek online sudah terintegrasi dengan jaringan kerja PT JAMSOSTEK di seluruh wilayah Indonesia. Sampai saat ini permasalahan tentang peraturan jamsostek yang sudah ada masih dalam kajian para pengambil kebijakan negeri ini. Perkembangan dan pencapaian PT JAMSOSTEK ini masih menapaki jalan di atas kerikil-kerikil tajam dalam pelaksanaan undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Terakhir dari keputusan menteri negara BUMN nomor 24 tahun 2011 telah menetapkan Prijono Tjiptoherijanto sebagai nahkoda PT JAMSOSTEK. Kita semua berharap tujuan dan arah kapal dengan cuaca yang baik dapat memberi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply