Hal-Hal Dasar Mengenai Impor

dasar dasar imporPeraturan impor Indonesia tertuang di dalam undang-undang perdagangan luar negeri yang dikeluarkan oleh departemen perdagangan. Peraturan impor Indonesia tertuang juga di dalam undang-undang tentang kepabeanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Isi peraturan impor meliputi tata niaga barang impor, daftar barang impor yang dibolehkan atau dilarang masuk dan kewajiban registrasi importir di kepabeanan. Peraturan impor yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia bersifat situasional dan kondisional. Oleh karena itu, setiap saat importir harus memperhatikan peraturan impor dengan cermat dan teliti.

Dari undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh departemen perdagangan dan bea cukai, kita dapat mengambil empat hal pokok dasar tentang impor. Empat hal pokok yang menjadi dasar tentang impor Indonesia yakni jenis barang impor, tarif bea masuk impor, surat perizinan barang impor, kelengkapan dokumen dan data di port (pelabuhan atau bandara).

Jenis barang impor yang masuk ke Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan impor yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jenis barang impor seperti obat-obatan terlarang, psikotropika, ganja sudah pasti dilarang oleh pemerintah masuk ke dalam negeri. Hak impor jenis barang berbahaya seperti bahan kimia dan senjata hanya dimiliki oleh importir khusus yang terdaftar. Barang berupa komoditas seperti bahan baku mentah, bahan modal untuk manufaktur, barang konsumsi harus mengikuti pedoman peraturan impor Indonesia terkini.

Tarif bea masuk barang impor sering mengalami perubahan. Perubahan tarif bea masuk ini tergantung pada perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Latar belakang perubahan tarif bea masuk disebabkan oleh perkembangan kerja sama antar negara, perlindungan produk dalam negeri atau peraturan perdagangan internasional terhadap komoditas tertentu.

Importir harus memiliki surat perizinan impor. Surat ini berfungsi sebagai tiket masuk barang impor ke dalam negeri. Surat perizinan impor dapat diperoleh dari departemen perdagangan dan kepabeanan. Prosedur pembuatan surat izin impor Indonesia dapat melalui situs resmi (online) atau melalui loket pelayanan perizinan (manual).

Kelengkapan dokumen dan data di pelabuhan atau bandara mutlak diperhatikan oleh importir. Petugas yang berwenang akan memeriksa kelengkapan dokumen dan data secara berulang-ulang. Dalam pemeriksaan barang impor akan melibatkan instansi-instansi yang terkait. Barang yang sudah tiba di pelabuhan atau bandara kadang tidak bisa dibongkar muat oleh importir. Hal ini disebabkan oleh adanya dokumen dan data yang tidak benar. Tentu saja kejadian seperti ini akan merugikan importir itu sendiri.

Ketentuan impor Indonesia dapat melibatkan banyak instansi pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Misal, bahan kimia untuk pembuatan pupuk atau pestisida akan melibatkan departemen pertanian, departemen pertahanan keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, departemen perdagangan dan kepabeanan. Hal ini disebabkan oleh senyawa kimia tersebut kategori berbahaya. Senyawa kimia tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai bahan peledak atau bahan pemusnah manusia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply